Rabu, 01 Maret 2017

PEMAKNAAN TENTANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PEMAKNAAN TENTANG PENDIDIKAN  KEWARGANEGARAAN


A. Latar belakang
           
Secara yuridis Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn )  di pendidikan tinggi tertuang dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 39 telah mentapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan, wajib memuat pendidikan pancasila, pendidikan Agama dan pendidikan Kewarganegaraan. Demikian juga berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000, tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa kelompok mata kuliah pendidikan kewarganegaraan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi, yang terdiri atas pendidikan pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Sebagai realisasi dari SK tersebut Direktoral Jendral Pendidikan Tinggi.Mengeluarkan surat keputusan No. 38/DIKTI/Kep/2002, tentang rambu – rambu pelaksanaan mata kuliah kepribadian. pada pasal 33 dijelaskan bahwa kompetensi kelompok mata kulia MPK bertujuan menguasai kemampuan berfikir bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Adapun rambu – rambu matakuliah MPK pancasila tersebut adalah terdiri atas selain segi historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara juga dikembangkan etika politik.Pengembangan rambu – rambu kurikulum tersebut diharapkan agar mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya mengenai masalah – masalah hidup terutama kehidupan rakyat.Mengenali perubahan serta mampu memaknai peristiwa sejarah, nilai –nilai budaya demi persatuan bangsa.


Dewasa ini ,Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu aspek terpenting bagi keberlangsungan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagai  wadah  pembentukan watak dan karakter pendidikan Kewarganegaraan diharapkan  mampu memberikan pemahaman mengenai arti dan pentingnya untuk mengetahui  makna dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, salah satu diantaranya mengenai teori landasan pendidikan kewarganegaraan, baik mengenai teori klasik maupun kontemporer.

Diderot dan d'Alembert pada tahun 1753 mendefinisikan Seorang warga negara adalah anggota dari komunitas politik yang menikmati hak-hak dan mengasumsikan tugas keanggotaannya.

.      Menurut Merphin Panjaitan, Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokrasi dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial. Sementara Soedijarto mengartikanPendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis
       Menurut Muhammad Numan Soemantri, Civic Education adalah kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah.
Civic Education meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan prilaku yang lebih baik dalam masyarakat demokrasi. Dalam Civic Education termasuk pula hal-hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi dan syarat- syarat objektif untuk hidup bernegara
        Menurut Azyumardi Azra, pendidikan kewarganegaraan, civics education dikembangkan menjadi pendidikan kewargaan yang secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia, global society.
       Soedijarto mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokrati.
Perkembangan PKn pada masa transisi Demokrasi

Perkembangan PKn pada era Orde Baru, ternyata lebih ditentukan faktor kepentingan untuk membangun negara (state Building) ketimbang untuk  membangun bangsa (Nation Building). Hal tersebut di sebabkan karena :
1)      Kemerosotan nilai estetika dan moral para penyelenggara negara yang sudah kehilangan semangat pengabdian, pengorbanan kejujuran dan keikhlasan.
2)      Hukum lebih merupakan alat kekuasaan dari pada alat keadiland an kebenaran.
3)      Fandalisme, paternalisme dan absolutisme
4)      Posisi dan peran ABRI lebih merupakan alat kekuasaan dari pada alat negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat.

Kondisi di atas berpengaruh pada perubahan kurikulum PKn dan pelaksanaan pengajarannya di lapangan yang lebih menekankan untuk mendukung status quo atau legitimasi dan pembenaran (justifikasi) berbagai kebijakan rezim orba dari pada  untuk meningkatkan pemberdayaan warga Negara dalam berhubungan dengan negara. Dalam era reformasi, tantangan PKn semakin berat. P4 dipermasalahkan substansinya, karena tidak memberikan gambaran yang tepat tentang nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Dengan adanya perubahan UU No. 2 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2003 tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehingga tinggal Pendidikan Kewarganegaraan. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan istilah Pengganti PPKn dengan kewarganegaraan / pendidikan kewarganegaraan. Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum dan moral. 



SIMPULAN DAN SARAN

Melihat wacana pendidikan PKn di Indonesia yang masih dikatakan hanya sebatas pada tahap pelaksanaan dan pengajaran nya yang hanya lebih menekankan untuk mendukung status quo atau legitimasi dan pembenaran (justifikasi) berbagai kebijakan rezim orba  Perkembangan PKn pada era Orde Baru, ternyata lebih ditentukan faktor kepentingan untuk membangun negara (state Building) ketimbang untuk  membangun bangsa (Nation Building). Hal tersebut di sebabkan karena :
1)      Kemerosotan nilai estetika dan moral para penyelenggara negara yang sudah kehilangan     semangat pengabdian, pengorbanan kejujuran dan keikhlasan.
2)      Hukum lebih merupakan alat kekuasaan dari pada alat keadiland an kebenaran.
3)      Fandalisme, paternalisme dan absolutisme
4)      Posisi dan peran POLRI  lebih merupakan alat kekuasaan dari pada alat negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat.
Dengan segala aspek permasalahan yang kompleks tentunya peran pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dipandang sebelah mata begitu saja, tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang terjadi pada hari ini merupakan produk pengajaran pendidikan kewarganegaran pada 1 atau 2 dekade yang lalu, hal ini terlihat jelas dari relita yang terjadi saat sekarang ini dimana semua nilai – nilai luhur pancasila tidak lagi diamalkan  salah satu contohnya ialah korupsi, korupsi pada saat sekarang ini tidak hanya terjadi pada satu lembaga Negara saja bahkan semua elemen lembaga Negara baik yang eksekutif, leglislatif maupun yudikatif semua terlibat kasus yang sama yaitu korupsi, bahkan yang lebih parah lagi para alim ulama juga terlibat kasus yang sama. Ini tentunya menjadi konsen bagi kita semua, dimana pola kurikulum pendidikan kewarganegaraan pada dekade yang lalu  masih belum mampu mengubah kepribadian para pejabat dinegeri ini. Kesadaran masyarakat tentang hukum dan tenggang rasa juga mulai Nampak memudar, jika dibiarkan terus – menerus maka bukan tidak mungkin degradasi moral di Indonesia akan semakin mengrogoti tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
           
            Maka dari itulah peranan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan sangat berpengaruh dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada saat sekarang, pendidikan kewarganegaraan  ( PKn ) yang pada pelaksanaan pengajarannya di lapangan hanya  lebih menekankan untuk mendukung status quo atau legitimasi dan pembenaran (justifikasi) berbagai kebijakan rezim maka perlu dilakukan inovasi dalam penerapannya, konsen kita kedepan adalah bagaimana menjadikan warganegara yang memiliki kredibilitas dan integritas yang baik didalam diri setiap warganegara , salah satunya cara dengan tidak lagi menerapkan pendidikan kewarganegaraan hanya sebetas legitimasi dan justifikasi saja , kini pendidian kewarganegaraan harus bisa  Memberdayakan Warga Negara nya , jika kita bandingkan dengan Negara – Negara lain seperti Jepang integritas warganegara Indonesia masih berada di level yang sangat jauh, ketika semua warganegara memiliki integritas yang baik maka akuntabilitas pada diri nya juga akan baik, dan ini merupakan pondasi terpenting dalam membangun bangsa dan Negara menjadi lebih baik dan maju. Jadi peran pendidikan kewarganegaraan  dengan memberdayakan warganegara dapat menciptakan terbentuknya integritas pada tiap – tiap warganegara.

Solusinya adalah PKn diharapkan tidak hanya sebuah pemahaman mengenai Negara saja akan tetapi  harus mampu memberdayakan masyarakat ( warganegara ) agar menjadi warga masyarakat yang memiliki daya , ada beberapa aspek dalam memberdayakan masyarakat yaitu dengan melakukan pendekatan – pendekatan  diantaranya adalah :

1.      Pendekatan yang berorientasi dan didasarkan pada kebutuhan warga masyarakat.
2.      Pendekatan yang mengutamakan kesesuaian nilai – nilai keaslian lokal, dengan cara menggali dan menggunakan potensi yang dimiliki.
3.      Pendekatan yang membangun rasa percaya diri dan sikap mandiri pada setiap warga masyarakat
4.      Memperhatikan dan mempertimbangkan aspek perubahan lingkungan
5.      Pendekatan berdasarkan perubahan struktur sistem, baik yang menyangkut hubungan sosial, kegiatan ekonomi, maupun ketata negaraan
  Warga masyarakat yang diharapkan yaitu :
1.      Mampu memahami diri dan potensi yang dimiliki
2.      Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3.      Memiliki kekuatan untuk selalu bermusyawarah
4.      Memiliki akuntabilitas dan integritas yang baik.
5.      Selalu mengamalkan nilai – nilai pancasila dalam setiap kehidupannya.

Ketiaka  hal – hal demikian tersebut  dimiliki oleh warga masyarakat maka pada 1 atau 2 dekade yang akan datang generasi penerus bangsa diharapkan mampu membawa bangsa dan Negara kearah yang lebih baik lagi, seperti  yang diharapkan  para pendiri bangsa.






Daftar Pustaka


Hendry. 2011, Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta:Graha Pustaka Utama.

Sumarsono, dkk. 2001. Pendidikan Keawrganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Suprapto, dkk. 2007. PendidikanKewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.
Syamsudin.dkk. 2009. Pendidikan Pancasila. Total Media. Yogyakarta
Toyobin Aziz,M.,1997, Pendidikan pancasila, Rineka Cipta , Jakarta
Thaib Dahlan,1994, Pancasila Yuridis Kenegaraan,Penerbit AMP.YPKN.
 Winarno, Narmoatmojo. Perkembangan Mutakhir Pendidikan Kewarganegaraan
2012, Pengertian Pendidikan Kewargaegaraan. http:///2012/05/pengertian-pendidikan-kewarganegaraan.html













FILSAFAT ILMU DAN PARADIGMA ILMU

FILSAFAT ILMU












 

CARA MEREVEW ARTIKEL ILMIAH DARI JURNAL

CARA MEREVEW ARTIKEL ILMIAH /JURNAL ILMIAH

 







 

Selasa, 28 Februari 2017

Pemaknaan Pendidikan Kewarganegaraan

Civic Education, Citizenship Education, Dan Demokrasi

















 

PEMAKNAAN KEWARGANEGARAAN DARI TEORI KLASIK DAN KONTEMPORER



          Kewarganegaraan  dalam tradisi budaya barat diawali sejak zaman yunani kuno dan romawi . kemudian merambah ke Negara Amerika serikat dalam teori klasik yang dijelaskan oleh Alexis de Tocquiville ( 1805 – 1859 ) Makna dari "kewarganegaraan," merupakan sebuah konsep yang telah menginformasikan pemahaman bangsa melalui praktek mengajar sejak pertama  sekolah dilembagakan atau dengan istilah kata sejak sekolah menjadi sebuah lembaga pendidikan. Artikel ini menyajikan konsep kerangka berfikir untuk wacana yang  membangun makna kewarganegaraan dalam budaya kontemporer Barat, khususnya Amerika Serikat. Dengan menggunakan analisis wacana, penulis meneliti teks-teks yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan citizenship education  dari 1990 sampai 2003. Dan kemudian mengidentifikasi tujuh kerangka berfikir yang  berbeda. mengenai makna kewarganegaraan. ‘’The sipil republikan" dan "liberal"  sebuah kerangka kerja yang paling berpengaruh dalam membentuk pendidikan kewarganegaraan  saat ini.  Orang – orang    yang paling aktif menentang praktek tentang kewarganegaraan .di arena kehidupan politik  transnasional dan kritis. Sebuah wacana yang belum berpengaruh secara signifikan menantang wacana dominan, mengenenai   pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Artikel ini mempertanyakan pendapat  yang dituangkan dalam  kehidupan  demokrasi Barat yang dipromosikan oleh wacana dominan tentang pendidikan  kewarganegaraan di kurikulum K-12 sekolah.

Apa artinya menjadi  warga negara ? Istilah  dari sebuah pertanyaan yang memiliki arti   kompleks dan berkembang. Kita mulai dengan definisi yang sederhana namun komprehensif. Kewarganegaraan disajikan dalam beberapa  bentuk contohnya :
 a.  memberikan status keanggotaan untuk individu dalam unit politik
 b.  menganugerahkan identitas pada individu
 c.   merupakan seperangkat nilai-nilai, dan biasanya ditafsirkan sebagai komitmen     untuk      kebaikan bersama dan kelompok  politik tertentu
d.   melibatkan ahli dalam peningkatan partisipasi dalam proses kehidupan politik dan  menggunakan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum. Sistem proses dan tata kelola  (Enslin, 2000).

Diderot dan d'Alembert pada tahun 1753 mendefinisikan Seorang warga negara adalah anggota dari komunitas politik yang menikmati hak-hak dan mengasumsikan tugas keanggotaannya. Definisi  ini berkenaan dengan variasi - variasi kecil, dalam karya-karya penulis kontemporer serta dalam entri "citoyen". Hal yang demikian itu juga menyebabkan adanya Perbedaan yang terjadi pada  diskusi abad ke-18 dan perdebatan kontemporer yang signifikan. Yang membahas  hubungan antara konsep 'warga' dan 'subjek. seperti pendapat Hobbes yang menentang  teori kontemporer dan sangat mendukung    Aristoteles , hobbes berpendapat bahwa pengertian tersebut dianggap kurang sentral.            perdebatan  yang luas mengharuskan masing – masing  teori untuk memeriksa kembali konsep – konsep  pertama,yang harus sejalan dengan  kebutuhan untuk mengakui keragaman internal demokrasi, yang ditimbulkan oleh globalisasi di wilayah, negara berdaulat.

Kewarganegaraan, sejatinya secara teoritis memberikan hal – hal   terhadap anggotanya diantaranya ialah :  idientitas keanggotaan , nila- nilai , dan hak partisipasi dalam mengasumsikan  pengetahuan politik.            
D
idalam teori klasik Pembahasan yang terfokus terhadap pengertian tentang "Kewarganegaraan dan Kelas Sosial" (195.011.998). Inggris Sosiologi
 T. H.   Marshall .Yang mengartikan  pemahaman tentang pengertian kewarganegaraan dalam masyarakat lebih dari tiga abad. Warganegara atau individu memiliki hak untuk berbicara, beriman, yang kemudian lembaga Negara muncul sebagai kekuatan di Inggris pada abad ke-18. ketika sistem politik negara  kapitalis  melakukan perlindungan hak milik, persamaan di depan hukum, dan kebebasan sipil (Katz, 2001). politik kewarganegaraan merupakan suatu hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan politik, sebagai bagian yang diinvestasikan dengan otoritas politik atau sebagai pemilih.   sebagi  anggota warganegara dan masyarakat yang memiliki peran didalamnya,  seperti yang dikembangkan di abad 19,  ketika kelompok masyarakat  dibedakan, yaitu pengusaha sebagai kelas menengah dan pekerja sebagai kelas bawah. (Marshall, 1994)


Top of Form
Knigh Abowitz & Harnixh

       kewarganegaraan dalam pemahaman sosial muncul pertama kali  pada abad ke-20 yang  mencakup berbagai hak. Mulai dari hak kesejahteraan ekonomi dengan jumlah sedikit dan keamanan untuk  jumlah banyak,untuk berbagi dengan penuh integrasi  sosial dan menjalani kehidupan sebagai makhluk yang berkepribadian sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat.
 (Marshall. P. 94).Dalam notcs Katz. "Kewarganegaraan sosial mengambil bentuk sebagai negara kesejahteraan  ( halaman. 344).  dengan tiga kategori kewarganegaraan,sipil, politik, dan sosial.  baik kompleksitas maupun  sifat dinamis dari makna kewarganegaraan.
yang kemudian terjadi perubahan politik setelah setengah abad lamanya dan kemudian jatuhnya komunisme, munculnya gerakan-gerakan populis yang memperluas hak-hak sosial bagi kelompok tertindas, pembentukan Uni Eropa. proliferasi aliansi transnasional, pertumbuhan multi perusahaan national, dan globalisasi ekonomi telah menyababkan perdebatan dan pemahaman poin-poiin  yang lebih mendalam dalam pencarian arti tentang kewarganegaraan yang sebenarnya, demokrasi dan sekolah (Kymlicka & Norman, 1994).

Kemudian muncul  Pertanyaan tentang apa itu  warga negara yang baik dan pendidikan kewarganegaraan yang tepat, juga telah dipicu oleh krisis secara luas dirasakan dalam kehidupan kewarganegaraan  dan berdemokrasi di Amerika. Yang kemudian Tumbuh ketidak percayaan dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga penting lainnya, berkurangnya  kepercayaan sesama warganegara , mengikis kepentingan di dalam kehidupan masyarakat urusan – urusan  publik, penurunan tingkat semua suara telah didokumentasikan oleh para ilmuwan sosial di beberapa dekade terakhir (Gaiston. 2003). Kami terus menyaksikan pergeseran  arti kewarganegaraan dalam waktu ini. Peristiwa September II 2001, diskusi tentang Citizenship dan pendidikan kewarganegaraan. Ironinya dari perdebatan  saat itu   justru terlihat   meningkatnya rasa  nasionalisme  warga Amerika, setelah peristiwa perang dunia Il,  pertumbuhan kesadaran perspektif transnasional dan kosmopolitan  kewarganegaraan, yang telah meningkat sejak akhir Perang Dunia II. ekspresi nasionalis, dan ironisnya fenomena yang terjadi  justru dikombinasikan dengan  hubungan global  untuk individu lain dan bangsa lainnya, yang mana telah lebih intensif dan rumit  sehingga peran sekolah  membentuk warga negara yang demokratis menjadi lebih sulit.
Studi kami
ini bertujuan untuk memetakan beberapa wacana kewarganegaraan yang beredar di demokrasi Barat kontemporer, khususnya  Inggris. Melalui penelitian ini kami menggambarkan pola makna dari kontemporer, yang berkenaan dengan warganegara , dan mengungkapkan wacana yang  muncul dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan di sekolah. akhirnya sebuah dominasi dilanjutkan dengan  wacana kewarganegaraan sipil republikalisme dan liberalisme di kurikulum K-l2 dan kebijakan teks.
Hal yang umum tentang dua wacana kewarganegaraan yang menonjol di sekolah memungkiri arah dinamis dan kompleks tentang makna kewarganegaraan yang baru-baru ini telah dikembangkan dan sering bertentangan dengan wacana dominan dalam hal ini kekuasaan sebelumnya. Gambaran dari praktek dan teori kewarganegaraan di ruang yang  kritis dan transnasional, analisis kami pada akhirnya memberikan kritik ringan dan sempit, pola pandangan hidup politik dalam demokrasi Barat yang dipromosikan oleh wacana - wacana dominan, dalam kewarganegaraan di kurikulum K-12 sekolah.

Studi dan Metode Ini bertujuan Untuk melihat lebih dekat tentang   gagasan bahwa kewarganegaraan bukanlah ide alami tapi konsep yang diciptakan sehinga menggeser perubahan ekonomi, politik, dan sosial. kita meneliti wacana yang membentuk makna kewarganegaraan. "Wacana" digunakan di sini dalam pengertian sebagai badan peraturan dan praktik yang mengatur makna di daerah tertentu. Sementara jumlah tinjauan yang baik dalam sastra kewarganegaraan yang tersedia untuk pendidik, tidak hanya  fokus tentang  kewarganegaraan sebagai praktik diskursif, pemahaman kewarganegaraan melalui kerangka diskursif dapat memberikan pendidikan nilai  (Foucaultian 1972)

Wacana kontemporer merupakan alat yang mampu untuk mengkritisi menganalisa arti yang bervariasi dan sering bersaing dalam agenda kepentingan yang membentuk teks pada kewarganegaraan. Peninjauan teori kontemporer lebih diterapkan teks yang berfokus pada kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan, mengidentifikasi melalui ulasan ini sejumlah wacana yang membentuk cara kita berbicara, berpikir, dan mengajarkan tentang kewarganegaraan. teks kewarganegaraan seperti semua teks-teks lain dibentuk oleh kepentingan politik dan visi tertentu demokrasi negara-bangsa harus menganalisis wacana yang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana kepentingan tersebut mengungkapkan dan membentuk makna dari kehidupan sipil dan pendidikan citizenship.
Wacana tidak
hanya terdiri dari kata-kata dan pernyataan yang dipilih secara acak, setiap wacana adalah produk dari keadaan sejarah dan sosial yang menyediakan praktik- diskursif terminologi, nilai-nilai, gaya bahasa, kebiasaan, dan kebenaran-yang membangun  ( lihat Chcrryholmcs, 1988, hlm. 2-3    
Wacana adalah cara utama menghasikan ideologi. dan ideologi dikembangakan oleh sistem kepercayaan yang membantu orang lain untuk memahami dan bertindak di dunia. "Ideologi adalah kerangka berpikir dan perhitungan tentang dunia
'ide' yang digunakan orang untuk mencari tahu bagaimana dunia sosial bekerja, tempat mereka di dalamnya, dan apa yang harus mereka lakukan (Hall, 1986, p. 97)
secara khusus ditentukan jenis kegiatan pengetahuan dan pembelajaran yang merupakan  pendidikan kewarganegaraan dan kurikulum yang dimaksudkan untuk mengajar siswa. Sebuah analisis tekstual dilakukan pada karya-karya ini, dengan fokus khusus pada masing-masing aspek-aspek teks berikut:

a.  klaim dan bukti diteruskan oleh penulis
b.  pilihan retoris yang dibuat oleh penulis (kosakata, slogan, gaya)
c.   nilai-nilai moral dan politik yang dianjurkan oleh teks
d.   konteks mana atau di mana teks diproduksi.
Jadi kami menguji setiap teks dengan bertanya: Apa iklan penulis untuk mengungkapan yang digunakan untuk identitas keanggotaan, identitas politik, nilai-nilai, partisipasi, dan pengetahuan? Apa jenis  nilai-nilai pendidikan yang digunakan penulis ?
Setelah bekerja melalui analisis, kita identitas  pola bagaimana kewarganegaraan dikonseptualisasikan, pola yang bisa dilihat dari pergeseran bahasa yang digunakan untuk menggambarkan kewarganegaraan, perbedaan klaim tentang apa kewarganegaraan, dan perbedaan dalam nilai-nilai dikaitkan dengan kewarganegaraan. Sementara cita-cita yang berbeda lebih khusus dan jelas digambarkan dalam teks ilmiah yang kami pelajari, kami melihat mereka muncul dalam teks-teks dan Pola yang pada akhirnya menjadi diidentifikasi sebagai wacana kewarganegaraan yang berbeda. Tujuh wacana Citizenship muncul melalui penelitian yang  Kami tinjau yang pertama mendominasi wacana-sipil, republik dan liberal. Selanjutnya, kita membahas data THC yang kami kumpulkan  secara   kritis , karena mereka menantang wacana2  pilar  sipil republik dan liberal dalam masyarakat kita. Wacana kritis ditinjau di sini termasuk feminis, rekonstruksionis budaya tradisonal.  Dalam ulasan ini, kami menggambarkan karakteristik luas masing-masing bidang dan bagaimana setiap wacana diaktualisasikan atau dinyatakan dalam kurikulum sekolah. Kami menganalisis pergeseran makna kontemporer kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat yang menyediakan pendidikan dengan panduan untuk orientasi  ideologi yang beragam membentuk pemikiran kita tentang kehidupan sipil dan partisipasi politik.

Kami menarik dua kesimpulan umum dari ulasan ini. Kami menemukan pergeseran Dominan dari gagasan kewarganegaraan kepada bidang kontemporer yang baru muncul. Wacana republik dan liberal sipil terus mendefinisikan dan kuat membentuk bagaimana masyarakat AS memahami kewarganegaraan dan cara-cara di mana lembaga-lembaga masyarakat, seperti sekolah, sehingga membentuk kewerganegaraan. Namun kami juga menemukan banyak tantangan kuat untuk gagasan-gagasan dominan kewarganegaraan dan kehidupan sipil, sosial, politik, dan ekonomi  Dalam seratus tahun terakhir, yang mana telah terinspirasi dalam bentuk-bentuk baru. cita-cita kewarganegaraan dalam bentuk cabang rekontruksi budaya feminisme.  wacana kewarganegaraan telah mengembangkan atau mempertahankan semangat sebagai akibat dari janji-janji yang tak terpenuhi dari wacana republik , liberal sipil  untuk betuk baru lembaga sipil, identitas keanggotaan. Wacana ini lebih penting juga harus disertai dengan cita-cita kuno kosmopolitanisme dan transnasionalisme, yang mengarah ke makna baru dan bentuk praktek pendidikan kewarganegaraan. sebuah wacana yang  signifikan di abad ke-20 merupakan tantangan  cara-cara berpikir. Namun, tantangannya jauh lebih kuat dalam buku ilmiah dalam kehidupan politik dari dalam teks utama kurikulum yang kami review.  
Review teorinya terfokus pada teori teks dan kurikulum. Fokus teks pada :
a.       Klaim dan bukti
b.      Pilihan teoritis pada kosa kata, slogan dan gaya bahasa
c.       Nilai –  nilai  moral dan politik
d.      Konsteks dimana teks diproduksi

Analisis teks kewarganegaraan melalui  pergeseran bahasa yang digunakan dalam mengambarkan kewarganegaraan, perbedaan klaim tentang kewarganegaraan, dan perbedaan dalam nilai – nilai kewarganegaraan. Wacana kewarganegaraan melalui wacana dominasi sipil republik dan liberal. Selanjutnya terjadi penetangan terhadap wacana sipil republik dan liberal karena ditinjau dari sisi feminisme, pembangunan budaya tradisional.
Wacana baru pada abad ke 20 merupakan tantatangan cara – cara berpikir dari aktifis, pemikir politik dan masyarakat.kritik dari fundamentalis terhadap makna kewarganegaraan dan bangsa, sehingga melahirkan pertanyaan dasar tentang identitas anggota (sebagai siapa dalam negara), hak milik, lokasi dan batas – batas negara. Sehingga sikap kritis dari aktifis, pemikir politik, dan masyarakat melahirkan demokrasi
Wacana kontemporel kewarganegaraan mendeteksi konflik antara cita – cita politik dan keyakinan moral dan agama. politik leberalisme juga fokus pada otoritas moral dan budaya keluarga dalam posisi yang benar dalam memahami keberagaman. Selain itu dalam wacana politik liberal membutuhkan identitas yang tidak otonom, terpisah dari keyakinan,dan kebebsan dalam berpikir. Tylor(1995) dua sisi politik liberal kewarganegaraan yaitu warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dan warga negara berhak dalam pemerintahan. Liberal politik ini semakin kuat pada tahun 1990 dan mulai terlihat dalam pendidikan kewarganegaraan dan praktek negara. Lahirnya nilai – nilai kesopanan, menghargai pendapat orang lain, keterampialan pengetahuan mengukurperyataan dari orang lain. Pada tahun 1991 lahirnya konsep kemerdekaan, keterbukaan pikiran, menghormati hak orang lain, mengevaluai kinerja dikantor, dan terlibat dalam wacana publik.
Foundation national issuccs forum institute tahun 2003 menyelenggarakan forum tentang kebijakan plubik untuk sekolah dan masyarakat, berakar dari gagasan sedrhana tentang perlunya tentang masalah umum dengan cara yang sama terhadap pengenalan standar kurikulum yang mana ilmu sosial harus membantu dalam hal ini.

Liberalisme politik mengisyaratkan bahwa didalam pendidikan harus mencangkup hal-hal seperti pengetahuan tentang konstitusional dan hak-hak sipil. Teks liberal biasanya mencoba untuk menyeimbangkan pendidkan dan tanggung jawab dan kerjasama dengan pendidikan untuk mempromosikan hak-hak individu dan kelompok. Pengalaman pendidikan yang akan muncul dengan sendirinya dalam mengajarkan siswa tentang hak-hak mereka dan kemudian membantu mereka untuk memahami bahwa hak disertai dengan tanggungjawab. Fokus yang signifikan dalam wacana politik liberal pada pembelajaran nila-nilai dan keterampilan yang diperlukan untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik beragama dan berbudaya. Dalam negara multikultural, sekolah harus terus menerus membuat dan menciptakan warga negara dan bangsa yang baik. Wacana liberal politik kewarganegaraan melihat sekolah umum sebagai tempat yang memiliki aturan dalam pembentukan warga negara yang demokratis.
Nilai-nilai normatif yang berkaitan dengan menghormati dan toleransi, serta keterampilan kognitif dan sosial. Kurikulum di ohio mencakup studi perlawanan sipil dan periode dalam sejarah dimana beberapa hak dibatasi oleh pemerintah seperti era McCarthy dan Scare merah dari 1950. Di california, siswa belajar tentang simbol AS, ikon, dan tradisi ditingkat pertama. Boyer (1990) mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan komunikasi dengan kekuatan dan ketepatan. Tahun 2001 isu pendidikan sosial berfokus pada respon pendidikan untuk perang, dan penekanan ditempatkan pada musyawarah dan berfikir kritis. Sebuah dorongan lebih lanjut untuk berpikir kritis ditemukan dalam sebuah artikel keterampilan berpendapat bahwa siswa perlu belajar untuk mempertanyakan dan menganalisis pesan media tentang terorisme dan perang. Pendidikan kewarganegaraan disekolah umum harus membantu untuk menumbuhkan loyalitas nasional dan cinta bangsa tanpa membahayakan komitmen liberal serta dasar kebebasan dan juga memiliki patriotrisme.




Ide patriotisme merupakan suatu ide yang fundamental yang harus dijaga dan dipelihara oleh warga masyakat, Webseii berpendapat patriotisme yaitu ide-ide dan prinsip-prinsip yang bukan berasal dari garis keturunan, tradisi atau pesona loyalitas melainkan dari rasa kesadaran dan empati terhadap bangsa dan Negara sehingga patriotisme menanamkan rasa loyalitas terhadap bangsa dan Negara dengan sangat tinggi. Kemudian replubikanisme sipil dan liberalisme politik memberikan kerangka ideologis yang kemudian membentuk pemikiran tentang kewarganegaraan dimana dalam prakteknya kewarganegaraan secara aktif diperaktekan dalam alam sipil secara keseluruhan.
Pada kontemporer kewarganegaraan banyak menyatakan tentang bagaimana kewarganegaraan dibentuk dalam pemikiran secara konstruksi, budaya menginterogasi bagaimana etnis, dan kelompok-kelompok budaya lainnya mempunyai peran dan identitas yang sangat penting seperti halnya identitas kewarganegaraan.
Dalam Negara demokrasi terdapat berbagai pandangan terutama menyangkut pengertian demokrasi, Demokrasi sering dihubungkan dengan hak gender, konsep patriaki diperlukan perubahan sampai cita-cita itu terwujud. Selama ini terjadi perbedaan antara masyarakat yang satu dengan lainnya dalam konsep kewarganegaraan. Sebelum lahirnya Negara demokrasi kebebasaan masyarakat sering didikte oleh pemerintah . Dalam berbagai pandangan terdapat bahwa demokrasi kurang demokrasi apabila hak-hak warganya kurang diperhatikan oleh pemerintah.
Oleh karena itu diperlukan pendidikan kewarganegaraan setiap warga Negara. Dalam bidang pendidikan kewarganegaraan sering dikaitkan dengan fakta dilapangan dimana setiap warga Negara harus netral dan kritis dalam memandang setiap permasalahan yang ada yang menyangkut berbagai permasalahan yang menyangkut permasalahan kewarganegaraan. Pada dasarnya  pendidikan kewarganegaraan pada masa sekarang lebih demokrasi karena terdapat berbagai hak yang harus diberikan kepada warga Negara.
Demokrasi  memberikan kesempatan terhadap masyarakat terutama dalam hal partisipasi masyarakat secara global. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membuka lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat. Sebelum lahirnya Negara demokrasi  terdapat perbedaan yang nyata dimana terjadi dua tradisi yang berbeda satu sama lainnya.
Demokrasi di era kontemporer  The Power of Speed maksud nya adalah kecepatan menguasai safari, perebutan massa, kecepatan menguasai media.

















Landasan  filosofis  Pendidikan Kewarganegaraan

               Ada sedikit yang secara moral " netral " tentang pendidikan kewarganegaraan - upaya untuk melatih para generasi muda untuk menjadi warga negara yang baik dan untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat . Orang – orang yang telah memiliki pengetahuan  sejarah , kewarganegaraan , atau studi sosial , yang membimbing remaja dalam proyek pelayanan masyarakat , atau yang merekrut pemuda sebagai aktivis umumnya melakukan hal  untuk " alasan normatif karena nilai-nilai yang mereka pegang dan ingin berbagi dengan orang-orang yang lebih muda . Mereka berusaha untuk memberikan peahaman  nilai-nilai dan kebajikan untuk membantu generasi muda dalam  membangun dan mempertahankan masyarakat yang lebih baik mendekati cita-cita tersebut.
Demikian juga , kebanyakan sarjana yang mempelajari dan mengevaluasi pendidikan kewarganegaraan itu  karena prinsip-prinsip moral menuntut mereka sendiri . Mereka telah memilih untuk memberikan pelayanan  masyarakat atau ikut berorganisasi bukan hanya sekedar hubungan pembelajaran saja, karena sesuatu hal  tentang pendidikan kewarganegaraan sangat berharga bagi mereka . Namun mereka yang mempelajari dan mengevaluasi program pendidikan kewarganegaraan sering kali berdiam diri. Karena  mereka tidak yakin tentang nilai-nilai.

Alasan normatif  Pendidikan Kewarganegaraan
               orang yang dipandang sebagai  " warga negara yang baik " dapat dilakukan dalam berbagai cara : 
misalnya , sebagai masyarakat yang taat aturan  , sebagai kritikus yang  independen dari lembaga-lembaga 
politik , sebagai penyuara hak , dan sebagai pendukung keadilan sosial . Orang  yang berlatih atau yang
 mempelajari pendidikan kewarganegaraan , atau melakukan hal – hal diatas tersebut , memiliki pengaruh
 besar atas terhadap kaum muda, karena anak muda umumnya tidak memiliki pengalaman yang mereka 
dapat hanya pendidikan semata . Sebagai soal akuntabilitas atau hal yang dipertanggungjwabkan terhadap
 keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 
   
 
Filosofis Perspektif - Utilitarianisme
 
filsafat moral dan politik kontemporer menyediakan sumber daya yang kaya dan beragam untuk 
berpikir tentang alasan untuk pendidikan kewarganegaraan tentang pemuda dan pembangunan. 
Salah satu titik awal adalah dengan bertanya bagaimana masing-masing sekolah saat filsafat moral 
akan menilai bentuk utama dari pendidikan kewarganegaraan . 
filsafat memberikan heuristik ( seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penemuan ) 
 berguna untuk memahami dasar moral pada pendidikan kewarganegaraan
 
Filsafat & Kebijakan Publik Triwulan
Merupakan salah satu  aliran utama dari penalaran moral modern konsekuensialis. 
 Hal yang menilai tindakan atau lembaga dengan
mengukur hasil yang bersih atau memiliki efek. Bentuknya terk